Konsultan Pajak Bandung – Macam-Macam Pajak di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui

Mengenal macam-macam pajak

Konsultan Pajak Bandung – macam-macam pajak di indonesia dibagi sebagai 2: pajak sentra dan pajak wilayah. Pembahasan tentang macam-macam pajak akan membantu wajib pajak tahu perpajakan pada indonesia.

Misalnya yg anda tahu, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Kiprah pajak sangat akbar dalam pembangunan negara. Sebagai masyarakat negara yang baik, kita nir hanya harus membayar pajak melainkan mengetahui perpajakan pada indonesia termasuk macam-macam pajak & fungsi pajak bagi negara.

Penggolongan pajak pada indonesia

seperti diklaim pada atas, berdasarkan penggolongannya pajak dibagi sebagai dua yaitu pajak pusat dan pajak wilayah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola pemerintah sentra yg diwakili oleh direktorat jenderal pajak kementerian keuangan. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yg diadministrasikan oleh dinas/badan pendapatan wilayah setempat.

Macam-macam pajak sentra

pajak penghasilan

pajak penghasilan (pph) adalah pungutan yang dikenakan kepada orang eksklusif atau badan atas penghasilan yg diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tadi bisa berupa laba bisnis, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Subjek pph sendiri terbagi menjadi dua yaitu harus pajak pada & luar negeri. Menurut ketentuan perpajakan di indonesia, mereka adalah pihak yang membayar, memotong, dan memungut pajak yg terutang atas objek pajak.

Objek pph merupakan setiap penghasilan yg diterima atau diperoleh harus pajak. Penghasilan tadi diperoleh wajib pajak dari pada juga luar negeri.

Ini dia contoh jenis pph yag berlaku di indonesia:

Pph pasal 15

pph pasal 19

pph pasal 21

pph pasal 22

pph pasal 24

pph pasal 25

pph pasal 26

pph pasal 29, &

pph final pasal 4 ayat dua.

Macam-macam pajak

Pajak pertambahan nilai

pajak pertambahan nilai atau ppn merupakan pungutan yg dibebankan atas transaksi jual beli barang & jasa yg dilakukan harus pajak langsung atau wajib pajak badan yg telah menjadi pengusaha kena pajak (pkp). Pada peredarannya, pajak ini dilakukan antara penghasil ke konsumen. Ppn pula masuk pada kategori jenis pajak nir pribadi.

Jadi, yg mempunyai kewajiban buat memungut, menyetor, & melaporkan ppn adalah penghasil. Sedangkan yang berkewajiban buat membayar ppn adalah konsumen akhir.

Objek pajak atau orang yang dikenakan ppn diatur dalam pasal 4 undang-undang angka 8 tahun 1984 mengenai ppn & perubahannya yakni undang-undang 42 tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 januari 2010. Pada pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1984 mengenai ppn disebutkan, pungutan ini dikenakan atas:

Penyerahan barang kena pajak (bkp) di dalam daerah pabean yg dilakukan pengusaha

impor barang kena pajak.

Penyerahan jasa kena pajak (jkp) pada pada daerah pabean yg dilakukan oleh pengusaha.

Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar wilayah pabean pada dalam daerah pabean.

Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar wilayah pabean di dalam paerah pabean.

Ekspor barang kena pajak berwujud sang pengusaha kena pajak.

Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

Ekspor jasa kena pajak sang pengusaha kena pajak.

Bagi anda yang belum tahu, daerah pabean adalah daerah di pada daerah republik indonesia yang meliputi daerah darat, perairan, udara, & tempat-tempat eksklusif pada zona ekonomi eksklusif (zee) dan landas kontinen yang pada dalamnya berlaku undang-undang yg mengatur tentang kepabean (uu nomor 10 tahun 1995 yg sudah diubah dengan uu nomor 17 tahun 2006 mengenai kepabean).

Pajak penjualan atas barang mewah

pajak penjualan atas barang glamor (ppnbm) merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang glamor baik yg berasal dari dalam negeri juga luar negeri.

Objek ppnbm atau barang yang tergolong dalam barang mewah di antaranya:

Barang yg bukan kebutuhan utama.

Barang yang dikonsumsi buat menampakan status.

Barang yg dikonsumsi sang warga tertentu.

Barang yg dalam umumnya dikonsumsi warga yang berpenghasilan tinggi.

Untuk melaporkan ppnbm, wajib pajak dapat memakai formulir spt masa ppn 1111. Spt masa ppn 1111 adalah formulir yang dipakai oleh para harus pajak buat melaporkan penghitungan jumlah pajak baik buat melapor ppn maupun pajak penjualan barang mewah yg terutang.

Bea meterai

bea meterai (bm) adalah pajak yg dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran dan surat berharga yang memuat nominal uang pada atas jumlah dan ketentuan tertentu.

Buat pelunasan bea meterai, kita mengenal 2 cara yakni:

Benda meterai yg merupakan meterai tempel & kertas meterai.

Cara lainnya merupakan dengan cara yang telah ditetapkan menteri keuangan. Cara ini memakai teknologi pencetakan & sistem komputerisasi.

Nilai berdasarkan bea meterai pula terbagi sebagai dua yaitu rp 3.000 dan rp 6.000. Ke 2 nilai tadi digunakan tergantung berdasarkan kebutuhannya.

Pajak bumi & bangunan

pajak bumi & bangunan (pbb) merupakan pajak yg dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan/atau penguasaan atas tanah dan/bangunan. Pbb terbagi atas dua sektor yakni pbb sektor p2 (pajak bumi & bangunan pedesaan dan perkotaan yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota) & pbb sektor p3 (pajak bumi & bangunan pertambangan, perhutanan, & perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah sentra melalui direktorat jenderal pajak).

Pembagian sektor tersebut diatur dalam undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah & retribusi wilayah (pdrd) sejak 1 januari 2014.

Berikut ini macam-macam pajak daerah atau pajak yang dipungut pemerintah daerah:

Bea balik nama tunggangan bermotor.

Pajak bahan bakar tunggangan bemotor.

Pajak air permukaan.

Pajak rokok.

Pajak kendaraan bermotor.

Pajak hotel.

Pajak restoran.

Pajak hiburan.

Pajak reklame.

Pajak penjelasan jalan.

Pajak mineral bukan logam & batuan.

Pajak parkir.

Pajak air tanah.

Pajak sarang burung walet.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Bea perolehan hak atas tanah &/atau bangunan.

Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan & perkotaan.

Fungsi pajak

selesainya mengetahui macam-macam pajak, anda jua harus pahami fungsi dari pajak itu sendiri. Nah, ini dia fungsi generik pajak yg perlu anda tahu:

Fungsi anggaran (fungsi budgeter). Pajak merupakan asal pemasukan utama keuangan negara yg dikumpulkannya menggunakan cara menerima dana atau uang dari para wajib pajak ke kas negara. Uang atau dana tadi dipakai buat membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sebagai akibatnya, bisa disimpulkan bahwa pajak adalah pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

Fungsi mengatur (fungsi regulasi). Pajak jua sebagai alat buat mengatur kebijakan sosial & ekonomi. Pada arti, pajak dapat digunakan buat mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi pada negeri dan menarik investasi yang membantu perekonomian.

Fungsi pemerataan (pajak distribusi). Pajak berfungsi buat menyesuaikan dan menyeimbangkan pendapatan negara dengan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi stabilitas. Pajak berfungsi menstabilkan perekonomian. Misalnya: mengatasi inflasi menggunakan cara menetapkan pajak tinggi agar jumlah uang yang tersebar bisa dikurangi. Begitu pun ketika negara mengalami kelesuan ekonomi atau deflasi, maka pemerintah menurunkan pajak sebagai akibatnya jumlah uang yang beredar mampu bertambah dan deflasi pun dapat diatasi.

Kesimpulan

Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib pada negara yang sifatnya memaksa dari undang-undang. Berkat pajak yang dibayar sang harus pajak, indonesia dapat mengatasi banyak sekali tantangan yang terdapat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.